Fenomena ‘Kebablasan’ di Konsep Good Governance, Eka Santosa: Unpas Siapkah Bahas, Kembali ke UUD ’45?

 Webinar Komunikasi Politik 2021 di Universitas Pasundan, 'Optimalisasi Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia' - Pasca Sarjana Unpas - Siapkah mewacanakan kembali ke UUD '45 ?  

 

Algivon – Dinamika komunikasi politik dalam konteks bagaimana mewujudkan Good Governance, dimata insan akademis khususnya pada Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Komunikasi angkatan IX Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas), rupanya amat menarik perhatiannya. “Saatnya, para mahasiswa kami harus belajar langsung dari para pakar maupun politisi yang berkelas. Kiranya, keterlibatan mewacanakan good governance bila dari datang dari para pihak yang pernah menjalankan maupun yang sedang mengembannya, dipastikan akan lain hasilnya. Hari ini melalui webinar kita akan membahasnya secara lebih mendalam, langsung dari para tokoh ataupun pelaku utamanya,” ujar Dr. Sutrisno, SSos M.Si, Kaprodi Ilmu Komunikasi Unpas, dalam secuplik kata sambutannya.

 

Tepatnya, Sutrisno memberi kata sambutan pada webinar Komunikasi Politik 2021 (25/1/2021, pukul 13.00 – 15.00 WIB), yang secara resmi bertemakan – Optimalisasi Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Sedangkan menurut Ketua Pelaksana webinar, Dr Drs Yony Djogo SH MM Map MH, dan Muhamad Farid kepada redaksi berharap bahwa para mahasiswanya serta pihak terkait lainnya yang tertarik dengan disiplin ilmu politik, dapat memaknai peran apa itu komunikasi politik, dalam konteks praktik meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, atau khususnya pemilihan kepala daerah, misalnya.

 

Good Governance dalam Praktik

 

Bila disimpulkan dari tiga penutur yang mengupas tema webinar pada Senin siang itu masing-masing Dr. Eki Baihaki,S. Sos, MSi yang dikenal selaku akademisi di lingkungan Pascasarjana Unpas, M.Farhan, S.E sebagai anggota DPR RI (2019 – 2024, dan tokoh Jabar Eka Santosa yang juga dikenal sebagai Ketua DPRD Jabar (1999 -2004), serta DPR RI (2004 – 2009) di antaranya selaku pimpinan Komisi II. Pengamatan redaksi ketiga nara sumber ini yang mampu menuturkan hal-hal yang biasanya bersifat politis dengan tinjauan serba berat, hari itu dengan lancar dan mencair mengemukakan pentingnya esensi komunikasi dalam kegiatan berpolitik yang normatif, disampaikan secara runtun dan jelas, tanpa meninggalkan kepentingan tertentu yang biasanya menjadi bahan pertanyaan khalayak.

 

“Bangunlah reputasi pribadi maupun Lembaga dengan penuh tanggung-jawab,” kata Eki dengan mengutip tokoh dunia Warren Buffet – “Perlu waktu 20 tahun untuk membina reputasi, dan hanya 5 menit untuk meruntuhkannya”.  Lebih jauh menurut Eki yang banyak mengingatkan pentingnya memegang ujaran – Jangan mudah mengabaikan hal-hal yang kecil dan benar ketika kita berpolitik:

 

”Malahan, kini melalui medsos yang banyak disalahgunakan, cukup 19 detik reputasi yang bertahun-tahun dibangun bisa runtuh atau sirna,” jelas Eki yang mewanti-wanti siapa pun harus bijak menggunakan medsos di jaman kini dan mendatang,  sambil menambahkan –“Bayangkan good governance macam apa yang akan dibangun, bila pemanfaatan aneka medsos oleh siapa pun, disalahgunakan.”

 

Sementara itu legislator  Muhammad Farhan Anggota Komisi I DPR RI mengingatkan akan kedahsyatan peran media massa yang berkembang pesat dewasa ini,”ini membawa kita pada kegiatan dunia yang tanpa batas yang salah-salah bila tanpa pemahaman literasi yang kuat bisa menjebloskan kita pada ranah ketidakpastian,” ujarnya sambil menjelaskan untuk bijak menangani berita hoax yang merajalela akhir-akhir ini –“Jangan asal share…amati dulu dari mana itu sumbernya.”

Suasana webinar di studio TV Laboratorium IT Kampus Ilmu Politik Unpas di Jl. Lengkong Dalam No. 10 Gedung C Kota Bandung

 

Lebih lanjut menurut Muhammad Farhan yang pernah lama berkecimpung selaku pembawa acara di stasiun TV nasional, juga sebagai praktisi di bidang komunikasi massa radio, sempat membahas kesuksesan Ridwan Kamil ketika meraih menjadi Walikota Bandung yang ke-15 (2013 – 2018). “Saat itu dalam kampanye Ridwan Kamil, tim suksesnya menggarap dengan cukup piawai celah pemanfaatan media sosial. Ini terbukti ampuh kala itu. Bolehlah ini bisa menjadi bahan kajian siapa pun.”

 

Tiada lain menurut Muhammad Farhan, bagi para mahasiswa terutama di bidang politik:”Mengapa tidak sesi keberhasilan Ridwan Kamil ini, yang kini menjadi Gubernur Jabar, bisa menjadi bahan kajian kita.”

 

Tak kurang menariknya pemaparan Eka Santosa yang dikenal lama berkecimpung di bidang perpolitkan regional Jabar maupun nasional, ia  langsung menukik perlunya kita mengkaji perjalanan sejarah bangsa, dan konsensus pendiri Republik Indonesia:”Di antaranya, dasar negara kita dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara demokratis sebagai penjabaran sila ke-4 Pancasila,” ujarnya dengan menambahkan –“Salah satu wujudnya, dalam pemerintahan yang demokratis itu ada partai politik dan pemilihan umum. Sayang, sepertinya ada yang kebablasan …apalagi dikaitkan dengan impian good governance.”

 

Lebih jauh menurut Eka Santosa, demi terwujudnya supremasi hukum yang selama ini kita idam-idamkan  harus melalui mekanisme komunikasi ‘normatif’ baik kelembagaan pemerintahan, elit politik, parta politik, maupun peran maksimal dari para tokoh. Hal ini oleh Eka Santosa sempat ditekankan secara khusus dengan menuturkan:

 

”Dewasa ini praktik berdemokrasi dalam hal memunculkan para pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif, sepertinya kebablasan. Lihat saja biaya politik pada Pilkada kita? Sepertinya banyak yang tak masuk akal, terlalu banyak memakan korban,” ujarnya dengan mengutarakan alternatif - ”Kembali saja ke UUD ’45. Pilkada lakukanlah secara tak langsung oleh DPRD. Pascasarjana Unpas, siapkah mewacanakannya? Termasuk, bagaimana menghidupkan kembali pentingnya ada GBHN sebagai panduan kita membangun negeri ini? Juga pentingnya mengingat kembali konsep akar budaya bangsa, yakni masyarakat adat yang kental dengan keberadaan ‘komunikasi politik’ yang berkonsep, panyaur, pangajak, dan panyarek, semua bisa kita kaji ulang demi manfaatnya.”    

 

Pada akhir penuturannya, Eka Samtosa seakan mengingatkan semua kalangan,”Akibat mahal dan berlarut-larutnya proses pemilihan kepala daerah (Pilkada), ingatlah ada berapa  jumlah di antara mereka yang kini tersandung kasus, dicokok KPK?”

 

Konsep Kampus Merdeka  

 

Secara terpisah redaksi melalui Muftiah Yulismi S.Psi, mahasiswa Angkatan IX Magister Ilmu Komunikasi Unpas, yang dalam webinar ini bertindak selaku moderator menyatakan rasa leganya:”Bersyukur tiga nara sumber tadi, yang terbilang piawai di bidangnya, sepertinya ada chemistry yang kuat. Ketiganya secara harmoni menjelaskan pentingnya peran komunikasi politik secara normatif dengan runtun. Ini bekal pen, ting bagi kami-kami yang sehari-hari akan dan sudah terjun di tengah masyarakat.”

Mewujudkan 'Kampus Merdeka' dan Bertanggung-Jawab ...

 

Lebih jauh kata Muftiah Yulismi, yang mengupas dalam kaitan pengembangan konsep Kampus Merdeka, sari pati dari webinar ini termasuk terjadinya dialog cukup intensif di antara para peserta yang berada di berbagai daerah dengan tiga nara sumber:

 

”Ini bisa disebut telah terjadi perwujudan Kampus Merdeka secara nyata. Aneka kiat mengimplementasikan sinergitas antara pemerintah (state), swasta (private sector), dan masyarakat (society) dalam membangun tatanan bernegara dan berbangsa, tadi itu dikupas secara terbuka. Inilah manfaat nyata bagi kami, bisa menambah wawasan. Termasuk tantangan Pak Eka Santosa mewacanakan kembali ke UUD ’45, bagi Kampus Merdeka, tampaknya boleh-boleh saja,” tutupnya. (Harri Safiari)