ALASKA Soroti Mahalnya Proyek Cetak Sawah ala Kementan & TNI AD – Anggaran Trilunan Rupiah Tanpa Lelang

Ilustrasi - Kementan Targetkan Cetak Sawah Baru (ekbis.sindonews.com) 

Algivon -- Kementerian Pertanian (Kementan) nyaris ‘tanpa suara’ alias diam-diam punya proyek besar. Nama kerennya proyeknya mencetak sawah, atau moderasinya perluasan sawah. Alkisah, kegiatan besar ini dibiayai dalam bentuk dana tugas perbantuan yang bersumber dari APBN.

Realisasi proyek mencetak sawah ini, kabarnya melibatkan instansi militer. Bentuknya, kerjasama antara menteri pertanian dengan kepala staf TNI AD, juga dengan Panglima TNI. Arkian, adanya bentuk kerjasama ini:”Proyek mencetak  sawah tidak melalui sistem lelang,” kata Adri Zulpatio (11/8/2020) di Jakarta selaku Koordinator ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran); Lembaga CBA; dan Lembaga Kaki Publik, yang rilisnya dikirim ke kantor redaksi.  

Lebih lanjut menurut Koordinator ALASKA ini, meski beranggaran besar, kementan tetap tidak mau melakukan lelang. Sudah barang tentu, ini memperlihatkan ada keanehan. Boleh dikata, diduga kuat pihak kementan tidak begitu percaya dengan kinerja perusahaan swasta. Lazimnya, perusahaan swasta tatkala menang lelang, kerap melakukan subkontraktor, layaknya yang dilakukan BUMN. Atau proyek yang sudah dimenangkan biasanya dijual atau dikerjakan oleh perusahaan lain.

Dugaan, pihak kementan berniat melakukan by pass atas banyak peraturan. Salah satunya, menghindari lelang agar bisa melewati hukum seperti peraturan pengadaan barang dan jasa. Bila cetak sawah melalui peraturan seperti di atas, prosesnya berliku dan lama - bisa bisa tidak bakal selesai sesuai target yang direncanakan dalam satu tahun.

Lebih Murah?

Bisa juga penyebab lain tidak melalui lelang maupun tidak melibatkan pihak perusahaan swasta lantaran biaya per hektar terlalu mahal. Konon satu hektar bisa mencapai Rp.30 juta. Sedangkan pihak militer berani menyodorkan tawaran biaya untuk satu hektar untuk provinsi di wilayah Barat sebesar Rp.16 juta, dan untuk provinsi wilayah timur sebesar Rp.19 juta.

Diduga kuat dengan alasan harga lebih murah, pihak kementan langsung kepincut dan menjalin kerjasama dengan TNI AD, bentuknya swakelola. Selain itu, kerjasama swakelola ini pun akan memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia TNI, seperti pada level Kodam, dan kesatuan Zeni. Pun akan dibantu, dan didukung kepala dinas pertanian provinsi, dan kabupaten.

Masih kata ALASKA proyek mencetak sawah ini telah dilaksanakan di 28 Provinsi. Anggaran yang sudah dipakai sebesar Rp.337.7 miliar untuk tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 2016, anggarannya sudah menghabiskan sekitar Rp.2 Triliun, dan pada tahun 2017, sudah habis juga anggaran sebesar Rp.1 Triliun – “Dahsyat, dan boljug (boleh juga) tuh? imbuh Adri Zulpatio.

Meskipun proyek mencetak sawah sudah menghabiskan sampai trilun triliunan. Tetap saja, proyek perluasan sawah yang dikerjakan oleh TNI AD lebih menekankan pada target luasan, bukan kesiapan lahan untuk diolah oleh calon petani.

Hal tersebut mengakibatkan lahan tidak siap pakai untuk dijadikan persawahan. Karena perluasan sawah hanya bagian tertentu yang tercetak lahan sawah, yang ditandai dengan lahan yang berpetak-petak. Sedangkan mayoritas lahan tidak menunjukan adanya sawah baru yang tercetak.

Selain itu, proyek mencetak sawah ini bisa dibilang asal asalan. Kegiatan mencetak sawah tidak melakukan pengujian atas tanah yang akan digunakan. Hanya melihat berdasarkan visual pada gambar peta yang disediakan oleh dinas tata ruang terkait. Sehingga hutan lindung juga akan terkena atau saling tumpang tindih pada lokasi percetakan sawah.

Dan yang paling miris, ‘harus’ sambil goyang goyang kepala adalah masalah rekruitmen petani. Ternyata calon petani yang direkrut belum paham, dan punya pengalaman bercocok tanam padi. Karena yang direkrut memang pekerja berlatar macam macam. Ada Petani, dan ada juga rekrutan yang sehari hari tidak bermata pencaharian sebagai petani.

Alhasil, proyek mencetak sawah kementerian pertanian ini, kurang punya rencana kerja yang matang. Pelaksana proyek ini di lapangan dinilai asal-asalan. Dari sini, sebaiknya aparat penegak hukum berani melakukan penyelidikan, atas proyek kementerian pertanian ini. Asal tahu saja, harga per hektar dibanderol sekitar Rp.16 juta, atau Rp.19 juta.

“Ini terlalu mahal, dan jelas-jelas ini ada indikasi kebocoran anggaran negara,” tutup Adri Zulpatio. (Rls/Harri Safiari)