Musda II DPD FPPI Jabar dari Ega Megantari ke Biduk Baru Tia Fitriani

Terpilih Ketua DPD FPP Jawa Barat Tia Fitriani - siap berkolaborasi dengan semua pihak demi mencapai tujuan organisasi, di antaranya peningkatan kesejahteraan kaum perempuan dan perbaikan lingkungan hidup.

Algivon -- Bertempat di FOX HARRIS Hotel City Center di Jl. Jawa No. 3 Bandung, pada Sabtu (18/12/2021) telah berlangsung dengan sukses Musyawarah Daerah (Musda) II DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Jawa Barat. Perhelatan yang berlangsung meriah dan tertib, diikuti para pengurus dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Lainnya, helatan ini saat pembukaan, selain dihadiri Ketua Umum DPP FPPI, DR. Marlinda Irawati, MSI, juga dihadiri secara virtual oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat.

Secara umum Ridwan Kamil, mengapresiasi beberapa pencapaian selama FPPI berkiprah di Jawa Barat:”Perhatian penuh atas perkembangan isu-isu pemberdayaan perempuan, kita ini berada di antara seperlima penduduk Indonesia yang tinggal di Jawa Barat. Selama ini kita dan seterusnya harus tetap bermitra, demi peningkatan kesejahteraan warga Jabar dan Indonesia pada umumnya.”

Tiba pada akhir sesi Musda II ini, akhirnya lahir kepemimpinan baru di DPD FPPI Jabar, Dra. HJ. Tia Fitriani (2021 – 2026) menggantikan HJ. Ega Megantari, S.H. Ikom.

“Ke depan dengan pergantian kepemimpinan yang kental dengan nuansa musyawarah mufakat, sosok DPD FPPI Jabar bisa lebih berperan turun ke msyarakat, ini untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di provinsi yang menjadi penyangga ibukota RI,” ujar Marlinda Irawati dengan menambahkan kepada salah satu tamu undangannya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat Iip Hidayat –“Mohon titip ya Pak ini Ibu Tia sebagai Ketua yang baru, dengan segala programnya …”

Tia Fitriani (kiri) didampingi Ketua Umum DPP FPPI Marlinda Irawati - keduanya memaparkan apa yang akan dicapai kaum perempuan di Indonesia dan Jawa Barat.

Prioritas Program ala Tia Fitriani

Kepada puluhan awak media, Tia Fitriani yang sehari-hari juga dikenal sebagai Ketua Fraksi NasDem DPRD Jabar, menyatakan prioritas program awal setelah terpilih membiduki DPD FPPI Jabar, di antaranya: Mewujudkan amanah dari Ketum DPP FPPI untuk segera terjun ke masyarakat. Aksi nyata itu, menemui para perempuan Jawa Barat yang masih memerlukan berbagai bantuan. Paling khusus menurutnya, harus ada upaya segera menekan angka kriminalitas, apalagi menekan kasus kekerasan seksual yang meresahkan kita akhir-akhir ini.

“Lainnya, fenomena darurat lingkungan ini harus bisa diminimalisir. Aksinya, para perempuan harus memulai menangani produk limbah rumah tangga secara mandiri. Contohnya, menangani limbah minyak jelantah. Ini sepertinya hanya hal kecil, padahal sangat penting. Saat ini terjadi kerusakan lingkungan, akibat ketidakpahaman kita. Limbah ini, banyak dibuang begitu saja. Bila dibuang ke tanah, akan menutup pori-pori tanah, berakibat tanah menjadi mengeras. Lalu tanah itu, tidak produktif. Bila dibuang ke sungai atau air, akan mengganggu eko sistem atau biota sungai maupun laut. Segera para perempuan di Jawa Barat, harus lebih peduli terhadap aspek lingkungan, dan kami akan mengajarkan bagaimana mengolah produk-produk limbah ini menjadi sesuatu yang berguna. Termasuk, nantinya akan meningkatkan perekonomian mereka.”

Sepakat, makin Intensif memberdayakan perempuan dalam hal penanganan limbah dijadikan berkah, demi perbaikan lingkungan yang berkelanjutan ...

Menanggapi pritoritas program kerja dari Ketua DPD FPPI Jabar yang baru, salah satu peserta Musda II ini Ewik Susilowati yang dirinya diumumkan akan menjadi salah satu pemegang amanahnya nanti:

”Pas-nya saya ditempatkan sebagai apa, tadi belum terdengar jelas. Intinya, siap membantu Ibu Tia Fitriani bersama rekan-rekan,” ujar Ewik Susilowati yang merasa prihatin atas masih sedikitnya perhatian kita untuk menangani limbah rumah tangga seperti minyak jelantah, plastik, dan semacamnya –“Tadi Ibu Ketum FPPI bersama Ibu Tia Fitriani berkeliling ke sejumlah stand yang mengolah limbah. Terdengar kesepakatan keduanya akan menggalakkan aksi menangani limbah ini di Jabar.”

Pernyataan Sikap

Tia Fitriani usai memaparkan sejumlah prioritas untuk diwujudkan dalam masa kepemimpinannya, ia memanfaatkan momen melancarkan pernyataan sikap. Ini terkait perlunya penanganan atas fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Jabar (kasus Boarding School Madani, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Depok).

Dalam paparannya, Tia Fitriani merujuk pada data kekerasan berdasarkan studi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat pada 2020,”kasus kekerasan seksual masih mendominasi,” ujarnya dengan nada geram.

Detilnya, dari 1412 bentuk kekerasan yang dilaporkan di 27 kabupaten/kota, 548 di antaranya adalah kasus pelecehn seksual. Terbanyak kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sukabumi, yakni 136 kasus. Disusul Kota Bekasi ada 59 kasus, dan ketiga Kota Bandung 42 kasus.

“Terkini, yang lebih memprihatinkan terjadi di tiga kota di Jawa Barat. DPD FPPI Jawa Barat menyesalkan terjadinya kekerasan seksual terhadap santriwati di Bandung, Tasikmalaya, dan Kota Depok,” tegasnya dengan melayangkan sedikitnya 7 butir tuntutan serta perhatian kepada semua pihak terkait, dalam hal penegakan hukum, keadilan bagi para korban, termasuk perlunya tensi khusus terhadap Kementerian Agama untuk lebih keras meningkatkan pengawasan kepada Lembaga Pendidikan binaannya.

“Rekomendasi untuk DPR RI, segera sahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan memberikan penegasan terhadap hak-hk korban, termasuk untuk tidak mengalami kriminalisasi akibat kasus yang menimpanya,” demikian pungkas Tia Fitriani. (Harri Safiari)