Adri Zulpianto, Koord ALASKA, Airlangga Sebut Pemodal Demo Omni Bus Law : Tambah Rusuh Lho?!

Ilustrasi - salah satu scene demo anti pengesahan omni bus law yang marak sejak 5 - 8 Oktober 2020 di halaman DPRD Jabar - Wow, katanya ada pemodalnya siapakah itu ? (foto - by Jukardi) 

 Algivon – Alkisah, ditengah hingar-bingar demo penolakan, tersebab disahkan UU Ciptaker atawa omni bus law yang bikin heboh se Nusantara, Airlangga selaku Ketum Partai Golkar dan Menko Bidang Perekonomian sesumbar, menyebut dirinya mengetahui siapa yang membiayai demo ‘ciptaker’ ini.  

 

Menurut Adri Zulpianto, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) Lembaga CBA, dan Lembaga Kaki Publik, kepada redaksi per 8 Oktober 2020:

 

”Dari pernyataan ini dikhawatirkan, akan menjadi tambahan bahan pembakar semangat para demonstran yang menuntut keadilan di negaranya sendiri”.

 

Demontrasi yang pecah di berbagai daerah, tersebab disahkannya Omnibus law di nilai banyak kalangan, mulai analis, akademisi perguruan tinggi, bahkan pengamat pun para ahli, menilai ini akan berpotensi merugikan masyarakat. “Melanggar HAM, bahkan dinilai hanya menguntungkan pihak asing dan berbau oligarki,” tambah Adri Zulpianto.

 

Menurutnya pula, mejadi wajar apabila lapisan lapisan masyarakat turun ke jalan untuk menuntut keadilan, karena gagalnya Dewan Perwakilan Rakyat menampung suara dan aspirasi  masyarakat, sehingga masyarakat berpotensi menjadi korban dari kegagalan UU yang pengesahannya juga tidak mengikuti prosedur hukum.

 

Lebih lanjut kata Adri, Airlangga sebagai representasi pemerintah, seharusnya menjadi penetralisir situasi, mengademkan suasana:”Bukan malah menambah kegaduhan dengan menyebut telah mengetahui siapa yang membiayai demo penolakan omnibus law.”

 

Maka dari itu, kami menuntut Airlangga terbuka untuk menyebutkan siapa yang telah membiayai demo tersebut, agar kita mengetahui siapa yang menjadi sebab dari setiap darah yang bertumpahan hari ini di setiap daerah.

 

Simpulannya, ALASKA kepada Airlangga yang secara nyata, dirinya mengetahui oknum pemodal dari demonstran yang terjadi hari ini! Harus secara terbuka untuk menyebutkan nama, baik secara kelompok, maupun individu yang secara terang-terangan diketahui dan dilontarkan oleh dirinya.

 

“Ini zaman keterbukaan informasi, ini era transparansi, sepatutnya Airlangga sebagai menteri aktif, terbuka kepada publik. Guna meminimalisir fitnah yang liar, hoax, dan konflik serta kegaduhan yang semakin bertambah parah!,” lanjut Adri Zulpianto sambil menambahkan – “Jika tidak, Airlangga harus mundur dari bangku kementerian, karena gagal menjadi pejabat negara yang taat kepada huku. Bisa tambah rusuh, lho?!” (Rls/Harri Safiari)