Ka Divre Jabar-Banten Perum Perhutani Terima Kunjungan Gerakan Hejo: Paradigma Baru, ‘Non Pohon’

Nuansa baru Divre Jawa Barat-Banten Perum Perhutani dalam diskusi dengan DPP Gerakan Hejo (1/10/2020) - Apresiasi atas Orientasi 'Non Pohon' 

Algivon – Bila ditelusur lebih jauh kunjungan rombongan DPP Gerakan Hejo yang dikomandoi Ketua Umum-nya, Eka Santosa pada Kamis, 1 Oktober 2020 menemui Kepala Divisi Regional (Kadivre) Jawa Barat-Banten Perum Perhutani, Dicky Yuana Rady di Kantor di Jl. Soekarno Hatta 628 Km 14 Bandung, adalah kunjungan balasan:

“Sekitar 2 bulan lalu (26/7/2020 - red) Kang Dicky Yuana beserta rombongan telah berkunjung ke sekertariat DPP  Gerakan Hejo di Alam Santosa, Pasir Impun Kabupaten Bandung. Anggaplah ini kunjungan balasan,” kata Agus Warsito, Sekjen DPP Gerakan Hejo.

Dicky Yuana Rady sendiri yang didampingi Wakil Kepala Divisi Bidang Kelola SDH, Amas Wijaya, Kepala Departemen Pengelolaan SDH & Perhutanan Sosial, Bambang Juriyanto, Expert Madya Perencanaan & Penanganan Konflik PS, Zuhri Munawar, Expert Madya Pengembangan Perhutanan Sosial, Moh. Drajat, dan Expert Madya Perlindungan SDH, Deden Yogi Nugraha, menyatakan kehadiran Gerakan Hejo ke kantornya:

“Sebagai stimulans dan katalisator untuk mempercepat sejumlah program pemerintah provinsi dengan Perhutani. Ini penting, karena unsur masyarakat hadir, ya dari Gerakan Hejo. Kebetulan lagi, visi kita ini sama menangani masalah lingkungan, di antaranya dengan pendekatan budaya. Mudah-mudahan kalau tidak keliru di Jabar dan Banten, kedua masalah ini  sudah mulai masuk ke fase krisis. Ini harus kita kembalikan, di antaranya digelar sejumlah program yang bersinergi dengan pemerintah,” ujarnya.

Bersama membangun dan memelihara hutan di Jabar dan Banten demi meningkatkan keseimbangan alam.

Lebih lanjut menurut Dicky Yuana:”Masih dalam angan-angan nih untuk Perhutani Jawa Barat dan Banten, kami sekarang harus berorientasi kepada non kayu. Yang kita dorong adalah kondisi ketahanan pangan, apalagi dalam suasana pandemi Covid-19 ini. Selanjutnya beralih pemberdayaan obyek wisata. Saya impikan kita harus berani head to head dengan Bali,” ujarnya dengan memberikan catatan -  “Tinggal bagaimana daya dukungnya seperti infrastruktur, kesadaran masyarakat, pengembangan produk lokal. Sayangnya, saat ini di generasi milenial kita kesadaran ini agak tertinggal.”

Elaborasi perihal orientasi lembaga Perhutani Jabar-Banten yang telah dipimpinnya dalam 2 tahun terakhir:“Hutan itu saat ini, bukan sekedar penghasil kayu, melainkan bisa menjadi area untuk penyegaran diri, karena keindahan dan kesegaran suasananya. Apalagi, Jabar itu dekat dengan ibukota. Akses transportasinya, sangat mendukung ke banyak obyek wisata. Contoh, ke Kawah Putih (Bandung Selatan), ke Cibungur, dan ke Cikole (Lembang) sudah ada tol.”     

Pada pihak lain, Eka Santosa kepada redaksi merespon esensi topik diskusinya dengan  Ka Divre Jabar-Banten Perum Perhutani, merasa surprise atas visi baru yang dikemukakan lawan bicaranya – yakni, berupaya mengurangi eksploitasi hutan.

”Ini mungkin paradigram baru perhutani Jabar Banten, perlu dilanjutkan. Kini condong ke fungsi sosial, wisata, dan edukasi. Intinya, hutan itu tak semestinya hanya dieksplotasi seperti dulu dulu itu.”

Masih kata Eka atas hasil paparan bersama tadi, pihak DPP Gerakan Hejo yang didampingi hampir mendekati ‘formasi lengkap’, di antaranya  Nurganda, Wakil Ketua Bidang Infomation  & Technology (IT), Dadan Suparlan dan Deni Tudirahayu, Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal, Tommy, Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Mila Meilani, Wakil Ketua Bidang Ketahanan Pangan, Roni Priatna, Ketua DPD Gerakan Hejo Pangandaran, dan Ira, Ketua DPD Gerakan Hejo Kota Cimahi:

“Terpenting, tadi itu muncul kesepakatan bagaimana menjadikan kembali Jawa Barat sebagai lumbung ketahanan nasional. Wajah baru Perhutani yang punya orientasi baru, jauh lebih berwawasan lingkungan, tentu kami apresiasi, ujar Eka sambi memposisikan  Gerakan Hejo – “Hadir semata untuk memfasilitasi atau sebagai mitra, maupun menjembatani sejumlah program antara Perhutani dengan masyarakat. Sekaligus mendorong Perhutani sebagai penanggungjawab regulasi kehutanan, ia harus berperan sebagai owner yang punya posisi tawar yang kuat, utamanya dalam penyelamatan lingkungan.” 

Informasi lain dari pertemuan yang menurut kedua belah pihak dinilai sangat bermanfaat: :”Diperkirakan dalam tempo dua minggu ke depan akan digelar semacam penandatanganan nota kesepahaman di antara kedua belah pihak. Ini sebagai payung hukum untuk pelaksanaan kerjasama lanjutan di berbagai daerah di Jabar maupun Banten selama ada kepengurusan Gerakan Hejo di daerah itu,” terang Amas Wijaya sambil menambahkan –“Tempatnya untuk penandatanganan ini bisa saja dilakukan di Kawasan Alam Santosa, biar lebih segar di alam bebas…” (Hadi Lesmana)