FMPP Minta Gubernur Jabar Turun Tangan, Marak Penahanan Ijazah SMA/K/SLB

 

Forum Mayarakat Peduli Pendidikan sangat prihatin dengan maraknya penahanan ijazah SMA, SMK, SLB negeri maupun swasta - Harus ada kekuatan besar yang bersedia menangani masalah tahunan ini, agar diputus mata rantainya ...

Algivon -- Ketua FMPP (Forum Masyarakat Peduli Pendidikan), Illa Setiawati dalam rilisnya yang diterima redaksi pada 30 September 2020 mereaksi banyaknya pengaduan dari manyarakat menyangkut kasus penahanan ijazah di jenjang Pendidikan SMA, SMK, SLB baik negeri maupun swasta.

“Karenanya, kami ajukan setidak-tidaknya ada empat butir tuntutan untuk Pak Gubernur Jabar Ridwan Kamil segera turun tangan sesuai kewenangannya, meangani darurat Pendidikan penahanan ijazah,” papar Illa Setiawati.

Adapun butir tuntutan itu: 1. Menuntut Gubernur Jawa Barat, memerintahkan seluruh kepala sekolah negeri ataupun swasta baik SMA/K, SLB agar tidak melakukan penahanan ijazah sesuai dengan hak-hak siswa, karena bertentangan dengan PP No 48 tahun 2008  tentang Pendanaan  Pendidikan pasal 52, yang menjelaskan bahwa pungutan dana, yang bersumber dari masyarakat tidak dikaitkan dengan akademik. 2. Menuntut  Gubernur Jabar/Kadisdik Jabar memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah atau lembaga pendidikan ataupun yayasan yang terbukti dengan sengaja  menahan ijazah siswa. 3. Menuntut Gubernur  dan DPRD Jawa Barat, segera membantu sekolah swasta sebagai pengganti uang tunggakan orang tua siswa dengan meningkatkan BPMU, dari Rp. 500 ribu menjadi Rp. 1 juta rupiah per siswa per tahun.  4.  Apabila Gubernur Jawa Barat tidak segera melakukan hal tersebut, maka FMPP ( Forum Masyarakat Peduli Pendidikan ), beserta masyarakat akan melakukan tuntutan secara hukum kepada para Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan. Apabila hingga 30 September 2020, masih belum ditindaklanjuti,  FMPP bersama masyarakat akan melakukan aksi besar-besaran pada 1 Oktober 2020, mendesak dengan segera Gubernur Jawa Barat  untuk memberikan ijazah siswa  yang selama ini ditahan oleh pihak sekolah.

Secara terpisah menurut HM Irianto, Tim Ahli Pendidikan Saber Pungli Jabar, uang tunggakan dan uang tebusan ijazah disinyalir kuat dalam praktiknya kerap disalahgunakan oleh oknum kepala sekolah. (Rls/Harri Safiari)