KPK RI Gelar Bimtek untuk Pemdes dan lembaga Desa di Cibiru Wetan - Ada Korupsi di Desa ...

 

     

                                          

 

 

Algivon -  Lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RI menyelenggarakan Bimtek Desa Anti Korupsi, tempatnya di Aula Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Jawa Barat, pada Rabu, (6/7/2022).

 

Hadir dalam Bimtek Desa Anti Koeupsi itu, di antaranya unsur dari KPK Friesmount Wongso selaku Fungsional Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, serta perwakilan Kemendes PDTT, juga dari Kemendagri.

 

Dalam sesi pembukaan turut hadir Sekda Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, Kadis DPMD Kabupaten Bandung, Tata Irawan, Camat Cileunyi yang baru saja di Lantik,  Drs.Agus Rizal, M.si, Kades Cibiru Wetan Hadian Supriatna, Kanit Trantib dan Pol PP Kecamatan Cileunyi,M.Rosyid, Kasi Pemerintahan Kecamatan Cileunyi, Beben

Dalam sambutannya saat membuka  kegiatan Bimtek KPK, Friesmount Wongso selaku Fungsional Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI menjelaskan,"tahun ini ada 10 desa masuk nominasi desa anti korupsi, dan Cibiru Wetan salah satu desa tersebut mewakili Jawa Barat, hari ini kami datang memulai melakukan Bimtek bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa dan lembaga lainnya, dan sesi kedua bersama tokoh pemuda dan karang taruna, penilaian ini akan berlangsung hingga September, di beberapa tempat  tim KPK lainnya juga sedang melakukan Bimtek di desa desa nominasi anti Korupsi tahun 2022," paparnya.

 

Korupsi di Desa …

 

Pada kesempatan yang sama Sekda Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana menyampaikan salam dari Bupati Bandung yang tidak bisa menghadiri Acara hari ini, karena sedang melaksanakan ibadah haji," dalam pesannya Cakra Amiyana berharap apa yang sudah di capai desa Cibiru Wetan saat ini dapat menjadi contoh bagi desa- desa lain dalam pelaksanaan tata kelola pemdes yang bebas korupsi," ujarnya.

 

Terpisah Kades Cibiru Wetan saat memberikan keterangan terkait penilaian KPK bahwa pihaknya:”sudah melaksanakan apa yang menjadi indikator penilaian, dan tentunya kita original saja tidak perlu dikejar target penilaian karena insyalah angka kita sudah 87,5 dan nilai akhir di Minggu ini bisa terpenuhi 90 beberapa produk kita akan upload,"jelasnya.

 

KPK sendiri saat ini memandang korupsi bukan saja di tatanan pejabat tinggi, justru saat ini pejabat di daerah sampai di desa- desa berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga menjadi program  direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat untuk melakukan edukasi dan pembinaan hingga ke desa- desa yang ada di Indonesia. (HS/Edi)