Manifesto Bandung dari Masyarakat Sipil Jabar, Kompak Menggugat Rungkadnya Demokrasi & Reformasi!

 

Aneka kegiatan tatkala digelar 'Pasamoan Masyarakat Sipil Jawa Barat' di Bandung (10/12/2023) - Menyoal rungkadnya demokrasi dan mundurnya reformasi ke titik nol. (Foto: HS).

 

Algivon.com – Adalah gugatan tanpa tedeng aling-aling, ini ditujukan kepada sang penguasa dalam kurun 9 tahun terakhir dari 2 periode ia berkuasa di negeri ini, Presiden Jokowi. Gugatan ini dikumandangkan seniman dan budayawan Herry Dim, seusai para nara sumber dan penanggap, menggelar ‘Pasamoan Masyarakat Sipil Jawa Barat’ (10/12/2023) di Jalan Sultan Agung No. 23 Kota Bandung. Gelaran ‘Pasamoan Masyarakat Sipil Jawa Barat’ kali ini, mengusung tema ‘Rungkadnya Demokrasi dan Mundurnya Reformasi ke Titik Nol’. Tampak sederet nara sumber atau para ‘vocalist’ di level nasional, di antaranya Eep Saefulloh Fatah, Faisal Basri, dan Ikrar Nusa Bhakti. Sedangkan para penanggap di antaranya Asep Salahudin, Sely Martini, dan Usman Hamid, dengan moderator Ahda Imran, dan MC M. Malik.

 

Secara bergantian para nara sumber yang hadir dalam ‘pasamoan’ ini menyoal bahwa Presiden Jokowi sepertinya sudah tak menggubris sejumlah keberatan sekaitan praktik demokrasi yang penuh anomaly di negeri ini,”makin hari makin aneh saja, paling anyar guliran untuk tidak adanya pemilihan jabatan gubernur DKI Jakarta, ini terkait kelak berdiri ibu kota baru IKN di Kaltim sana,” papar Eros Djarot sambil menambahkan –“Terpenting kini, what have to be done, karenanya perlu segera dibangkitkan civil society demi membenahi arah demokrasi yang sudah belok tak terkontrol, padahal sudah kita perjuangkan susah payah via reformasi 1998.”

 

Lainnya, Faisal Basri seakan tak bosan-bosan, ia mengingatkan hadirin untuk tidak diam terkait menghadapi keguncangan yang terjadi di sekeliling kita akhir-akhir ini. Menurutnya, apabila kita hanya diam, justru jabatan politik yang dahsyat kekuasannya, apalagi bila sampai lepas control, bisa-bisa dijabat oleh orang yang tidak baik.”Namun saya yakin, di sini alhamdulillah kita melalui pasamuan, semakin sadar, tidak diam saja!”    

Krisis Legitimasi 

 

Nara sumber lainnya seperti Ikrar Nusa Bhakti dan beberapa penanggap lainnya, kompak mengelaborasi kembali, tentang keputusan MK dan MKMK. Mereka sepakat, Indonesia tengah menghadapi krisis legitimasi. Lembaga-lembaga demokrasi kita telah dibajak oleh kepentingan segelintir orang, atau dinasti demi melanggengkan kekuasaan.

 

Pada sesi ini, kita menyadari sedang berada pada posisi dan kondisi tidak baik-baik saja, “kita sepertinya terperdaya dalam 9 tahun terakhir ini. Jangan-jangan yang hadir di sini dulu adalah pemujanya juga, dari pimpinan negara yang banyak kita pertanyakan sosoknya kini?” kata penanggap Asep Salahudin dengan nada satir.

·         Alhasil, bak paduan suara setelah bertukar pikiran dan pengalaman dalam hal demokrasi, reformasi, hingga ke sistem pemilu yang akan kita jelang pada 2024, termasuk merasakan keberpihakan alat negara, KPU, dan Bawaslu, “netralitasnya patut kita pertanyakan?” seru para penanggap yang diamini nara sumber, serta ratusan hadirin di Sultan Agung Restro.

Manifesto Bandung!

Koordinator Pasamoan Masyarakat Sipil Jawa Barat, Herry Dim membacakan Manifesto Bandung. Intinya, pada sesi ini menyoroti lebih tegas terkait terbitnya Putusan Mahkamah Kontitusi (MK) No.90/PUU-XXI/2023, yang dalam putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) dinyatakan bahwa dalam proses Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 telah terjadi pelanggaran etik berat karena Hakim Terlapor dengan sengaja membuka intervensi pihak luar.

"Terang benderang peristiwa itu menunjukan terjadinya skandal hukum dan konstitusi lewat kolusi dan nepotisme. Mudah khalayak tahu bahwa Hakim Terlapor yang dimaksud ialah adik ipar Presiden RI, Joko Widodo. Sedangkan Putusan No. 90/PUU-XXI1/2023 jelas diputuskan hanya demi jalan politik bagi putra Jokowi untuk menjadi cawapres di dalam kontestasi Pemilu 2024," jelas Herry Dim.

Herry Dim lebih lanjut mengingatkan lagi, betapa hal ini telah mengubah instrumen hukum dan konstitusi, semata demi kepentingan anak dan/atau keponakan. Bagi Herry Dim ini dimaknai runtuhnya tatatan demokrasi, ibarat fenomena rungkad (pohon runtuh bersama akar-akarnya, terjungkal). Penghancuran ini, mengkhianati cita-cita Reformasi 1998 – salah satunya menghapus KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sebagai musiuh bersama! (HS)